Tentang Hukum

Tentang Hukum di Negeri Ini!!!

Saya Bagus Satrio 18tahun,saya hanya anak kecil yang bercita cita mendapatkan titel Hukum dan kerja di Bidang Hukum,Sebagai Penduduk Indonesia yang InsyaAllah taat Hukum hehe :D ,saya selalu mengamati tentang negara tercinta ini,termasuk perkembangan Hukum di negara ini. Hukum yang di anggap Oleh Masyarakat Bawah masih belum berpihak kepada mereka, sebagaimana yang mereka rasakan bahwa mereka membutuhkan Hukum yang adil,merata dan bukan Hukum yang hanya berpihak untuk kalangan atas! atau kalangan elite! ,dimana pelaku yang melanggar hukum apabila berasal dari kalangan atas, saya lihat mereka bebas berkeliaran atau mereka di tahan tapi dengan masa kurungan penjara yang ringan,namun mereka memiliki fasilitas yg berbeda dgn tahanan lainnya ,memang Jaksa adalah Penuntut Umum dan Hakim adalah Pejabat yg berwenang untuk Mengadili dan memutuskan hukuman yang sebagai mana di sebutkan dalam KUHAP Pasal 1 ayat 6 dan KUHAP Pasal 1 ayat 9. Saya sebagai penulis berfikir dan bertanya-tanya ada apa dengan Hukum di Negara ini???..
Saya sangat mendambakan ada nya Kesejahteraan hukum yang merata bagi masyarakat kalangan Bawah maupun kalangan Atas di negara ini, yang di tuntut sesuai Pasal KUHP yang ia perbuat dan sesuai dengan bunyi pasal tersebut,tentang hukuman Minimal dan hukuman Maksimal yang ia perbuat.

Silahkan comment tentang pandangan Hukum indonesia di mata kalian.

Saya mohon maaf sebesar besarnya kalau ada kesalahan penulisan atau kesalahan bahasa yg saya gunakan untuk menuliskan post ini

Terimakasih atas kunjungan dan comment nya...

Comments

Post a Comment

Populer

KUHP PASAL 10 sampai 20

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu - Aturan Umum Bab II - Pidana Pasal 10 Pidana terdirl atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Pasal 11 Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pasal 12 (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau...
Read more

KUHAP Pasal 1

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana... Seperti yg mau di ulas kali ini ialah kuhap Pasal 1 yg terdiri dari 32 ayat. Ini ayat 1-10 *Pasal 1 ayat 1 : Penyidik Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yg di berikan wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan *pasal 1 ayat 2 : Peyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg di atur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yg terjadi guna Menemukan Tersangkanya *Pasal 1 ayat 3 : Penyidik Pembantu Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yg karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yg di atur dalam undang undang ini *Pasal 1 ayat 4 : Penyelidik Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yg di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan  *Pasal 1 ayat 5 : Penyelidikan   Penyeli...
Read more

KUHAP PASAL 38 sampai 46

BAB V  PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT  Bagian Keempat Penyitaan   Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.  (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.  Pasal 39 (1)Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  a.benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;  b.benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;  c.benda yang dipergunakan untuk menghala...
Read more