DOEN PLEGEN UITLOKKEN

Pengertian DOEN PLEGEN (Menyuruh Lakukan )

Seperti yang telah dikatakan diatas,doen plegen atau menyuruh melakukan itu merupakan salah satu bentukdeelneming dari empat bentukdeelneming yang terdapat di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Ketiga bentuk deelneming lainnya adalah : 1)medeplegen, 2).uitlokken dan 3)medeplichtig yang akan dibicarakan kemudian.

PENGERTIAN UITLOKKEN ATAU MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Bentuk deelneming yang  ketiga yang disebutkan di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2KUHP adalah apa yang disebutuitlokking atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.


Walaupun antara doen plegendengan uitlokken itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi di antara kedua bentuk deelneming tersebut juga terdapat perbedaan –perbedaan, yaitu antara lain adalah :

orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam doen plegen itu haruslah merupakan orang yang niet-toerekenbaar atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melekukan suatu suatu tindak pidana dalam uitlokking itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, yaitu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau toerekenbaar ;b. cara –cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam doen plegen itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam uitlokking itu cara-caranya telah ditentukan secara limitatif di dalam undang- undang.

Perlu dijelaskan disini, bahwa didalamdoen plegen itu yang disyaratkanbukanlah bahwa orang yang telahdisuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus merupakan orang yangontoerekeningsvatbaar, artinya bahwa orang tersebut haruslah merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP, melainkan bahwa perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Atau dengan perkataan lain, perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu haruslah niet-toerekenbaar.
By. Msofyanlubis.





Comments

Post a Comment

Populer

KUHP PASAL 10 sampai 20

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu - Aturan Umum Bab II - Pidana Pasal 10 Pidana terdirl atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Pasal 11 Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pasal 12 (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau...
Read more

KUHAP Pasal 1

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana... Seperti yg mau di ulas kali ini ialah kuhap Pasal 1 yg terdiri dari 32 ayat. Ini ayat 1-10 *Pasal 1 ayat 1 : Penyidik Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yg di berikan wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan *pasal 1 ayat 2 : Peyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg di atur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yg terjadi guna Menemukan Tersangkanya *Pasal 1 ayat 3 : Penyidik Pembantu Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yg karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yg di atur dalam undang undang ini *Pasal 1 ayat 4 : Penyelidik Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yg di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan  *Pasal 1 ayat 5 : Penyelidikan   Penyeli...
Read more

KUHAP PASAL 38 sampai 46

BAB V  PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT  Bagian Keempat Penyitaan   Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.  (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.  Pasal 39 (1)Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  a.benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;  b.benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;  c.benda yang dipergunakan untuk menghala...
Read more