kuhap pasal 75 SAMPAI 76

BAB VIII 
BERITA ACARA 

Pasal 75
(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
a.pemeriksaan tersangka;
b.penangkapan;
c.penahanan;
d.penggeledahan;
e.pemasukan rumah;
f.penyitaan benda;
g.pemeriksaan surat;
h.pemeriksaan saksi;
l.pemeriksaan di tempat kejadian;
j.pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; 
k.pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. 
(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1).  

BAB IX 
SUMPAH ATAU JANJI 

Pasal 76
(1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundangundangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya. 
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.
sumber:Pukat Hukum UGM

Comments

Post a Comment

Populer

KUHP PASAL 10 sampai 20

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu - Aturan Umum Bab II - Pidana Pasal 10 Pidana terdirl atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Pasal 11 Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pasal 12 (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau
Read more

KUHAP Pasal 1

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana... Seperti yg mau di ulas kali ini ialah kuhap Pasal 1 yg terdiri dari 32 ayat. Ini ayat 1-10 *Pasal 1 ayat 1 : Penyidik Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yg di berikan wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan *pasal 1 ayat 2 : Peyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg di atur dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yg terjadi guna Menemukan Tersangkanya *Pasal 1 ayat 3 : Penyidik Pembantu Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yg karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yg di atur dalam undang undang ini *Pasal 1 ayat 4 : Penyelidik Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yg di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan  *Pasal 1 ayat 5 : Penyelidikan   Penyelidikan ada
Read more

KUHAP PASAL 38 sampai 46

BAB V  PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT  Bagian Keempat Penyitaan   Pasal 38 (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.  (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.  Pasal 39 (1)Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:  a.benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;  b.benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;  c.benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 
Read more